Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pengadilan Agama dan MUI Dengan Polres Pasuruan

PASURUAN - Dalam rangka Pembinaan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah hukum Polres Pasuruan, Polres Pasuruan melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepaham dengan Pengadilan Agama dan MUI Kabupaten Pasuruan, bertempat di ruang Rupatama Polres Pasuruan, Senin (08/05/2023).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pasuruan AKBP Bayu Pratama Gubunagi, S.H., S.I.K., M.Si. didampingi oleh Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A Dra. Hj. Noor Asiah, dan Ketua Dewan Perwakilan MUI Kabupaten Pasuruan KH. Nurul Huda, dan dihadiri oleh PJU Polres Pasuruan, Kapolsek jajaran, serta anggota Pengadilan Agama Bangil, dan MUI Kabupaten Pasuruan.

Baca juga: Respon Cepat Kejadian Viral, Polda Kalteng Dan Korem Gelar Press Release

Sambutan diawali oleh Kapolres Pasuruan, dia mengatakan bahwa tujuan adanya Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A yakni untuk mengadakan hubungan Hukum antar lembaga, serta diharapkan untuk tertib administrasi dalam pengajuan perceraian khususnya bagi anggota Polri. 

"Adapun tujuan dibuatnya MoU antara Polres Pasuruan dengan Dewan Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pasuruan diharapkan memberikan program dakwah dalam rangka pembinaan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah hukum Polres Pasuruan, " jelas Kapolres.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi Massal di Banten, Kapolri Tekankan di Akhir Tahun Target Tercapai 70 Persen

Selanjutnya penyampaian oleh Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A, "Saya ucapkan terima kasih kepada Polres Pasuruan, karena ternyata komunikasi dan koordinasi antara pengadilan agama dengan Polres Pasuruan bisa berjalan sangat baik, sehingga harapan kedepannya nanti, kita semua dapat bersinergi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Noor Asiah menambahkan bahwa Nota Kesepahaman tentang pengajuan Perceraian bagi anggota maupun suami dan istri dari anggota Polri khususnya Polres Pasuruan, diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama bahwa setiap pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) itu wajib mendapatkan izin dari atasan sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan agama.

Baca juga: Pengecekan sarana prasarana, Kapolda Kalimantan Tengah laksanakan kunjungan kerja ke Ditsamapta

"Dalam proses pengamanan Persidangan memerlukan kehadiran anggota Kepolisian walaupun Pengadilan Agama ini hanya menangani perkara perdata bukan perkara pidana, " ungkapnya.

"Setiap tahun saya itu keliling sama Kapolres di daerah-daerah yang masing-masing mengadakan kegiatan pembinaan Kemasyarakatan baik masalah Narkoba atau masalah Kenakalan Remaja, dan masalah Keamanan itu sudah kami sering laksanakan, " lanjut Ketua MUI Kabupaten Pasuruan.

Baca juga: Bersama GAPKI Kalteng, Kapolda Kalteng Siap Dukung Pemulihan Ekonomi dan Investasi di Masa Pandemi

Dia mengucapkan terimakasih kepada Kapolres Pasuran yang sudah membuat MoU kerja sama dengan MUI Kabupaten Pasuruan, "Dengan adanya MoU ini kedepannya diharapkan bisa bertambah eksis, bertambah semangat untuk menghadapi masyarakat atau membina masyarakat, karena masyarakat kita sekarang ini terutama masalah Narkoba dan Kenakalan remaja itu semakin lama semakin meningkat, " pungkasnya.